Televisi, Hiperrealitas, dan Dromologi Politik

Muhammadun A.S
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/

Tanggal 24 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Perkembangan televisi di tanah air mengalami percepatan luar biasa, khususnya perkembangan dalam wilayah reality show dan laju bisnisnya, lewat berbagai lembaga bisnis dan pesta politik. Sorotan televisi dalam Pemilu 2009 membuktikan, televisi menjadi kekuatan politik sangat krusial untuk mengundang simpati dan mendulang citra dalam perolehan suara. Televisi dan politik menjadi jala komunikasi yang siap "menyergap" para penikmat untuk "tergiur" atas dunia pencitraan yang digebyarkan.

Sebagai lembaga penyiaran audio visual, televisi berperan sangat penting dalam membantu penciptaan bangsa yang maju dan beradab. Berbeda dengan media lainnya seperti koran, televisi hadir lebih lugas dan bisa dinikmati dengan seksama. Sementara koran "terlambat" menampilkan fakta, karena harus melakukan hunting, reportase, editing, serta cetak di kertas. Televisi tampil dengan cepat. Setiap fakta datang, segera televisi menyambut. Siaran langsung atas fakta yang sedang terjadi, juga indikasi cepatnya arus informasi yang melekat dalam diri televisi.

Akan tetapi, kecepatan arus informasi televisi di tengah godaan pragmatisme bisnis dan politik, menjadikan televisi seringkali terjebak dalam hiperrealitas media. Menurut Jean Baudrillard dalam Simulationts (1983), hiperrealitas media adalah perekayasaan (dalam pengertian distorsi) makna di dalam media. Hiperrealitas media menciptakan satu kondisi sedemikian rupa, sehingga di dalamnya kesemuan dianggap lebih nyata dari kenyataan; kepalsuan dianggap lebih benar dari kebenaran; isu lebih dipercaya ketimbang informasi; rumor dianggap lebih benar ketimbang kebenaran. Kita tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, antara isu dan realitas (Yasraf: 2006; 222).

Berkembangnya hiperrealitas media, terlihat sekali dalam gelanggang dunia politik di Indonesia. Baik dalam pileg dan pilpres lalu, pencitraan politik dalam media hadir dengan penuh serba-serbi dan sajian kampanye yang serbamanis. Semua menjadi kamuflase yang disebarkan dalam berbagai tayangan televisi. Publik terjebak dengan penuh takjub, melihat adegan politik yang disajikan kaum elite. Kebenaran justru semakin tertutupi, karena bisa membuat malapetaka. Sementara kepalsuan yang hadir dari berbagai elite politik ditayangkan sedemikian rupa, simulasi bisnis berbagai merek tayang penuh sensasi, reality show hanya mengumbar gaya hidup yang absurd. Iring-iringan hiperrealitas menyebarkan berjuta kepalsuan informasi dan menebarkan berjuta kesemuan citra. Terjadilah pemutarbalikan tanda dalam semiotika politik (pseudo sign), terjadi penjungkirbalikan makna semantika politik (psedo meaning), dan terjadi penciptaan kesadaran semu politik (false consciousness).

Objektivitas dan kredibilitas informasi yang disajikan televisi, telah menciptakan disinformasi yang penuh ketidakpastian. Realitas yang disajikan sudah tidak mempunyai basis objektivitas, karena setting politik telah menciptakan ruang gerak kepalsuan bergerak semaunya. Data publik, angka statistik, hasil pemilu, angka korupsi, skandal kuasa, dan sebagainya telah kehilangan kredibilitas, karena topeng kepalsuan tidak menggambarkan realitas sosial sesungguhnya. Disinformasi ini juga mengakibatkan depolitisasi. Sedangkan depolitisasi bisa dilihat dari berbagai janji politik, yang disajikan di media hanyalah untuk mendulang suara. Kajian kemiskinan hanya menjadi proposal kekuasaan. Diskusi pengangguran hanya untuk meraih simpati kaum buruh. Depolitisasi terjadi penuh dengan keganjilan.

Kepalsuan informasi diproduksi berjuta-juta tanpa henti, lahirlah banalitas infromasi. Di dalam banatalitas informasi, Jean Baudrillard dalam In The Shadow of The Silent Majorities (1983) menjelaskan apa pun diubah menjadi informasi, menjadi tontonan, menjadi berita, menjadi data. Tak peduli betapa banalnya berita itu, ia tetap menjadi subjek informasi. Massa publik yang dikepung oleh berjuta-juta tanda dan citra, tidak mampu lagi menginternalisasikan dan menyublimasikan makna yang dihasilkannya (Yasraf: 224).

Kecepatan teknologi informasi yang dimainkan televisi telah menjadikan fakta baru bernama dromologi politik. Paul Virilio dalam Lost Dimension (1991) menjelaskan, dalam dunia yang dikuasai kecepatan, peran politik ruang (geopolitics) diambil alih semacam politik waktu (chrono politics), yang di dalamnya kecepatan, percepatan, dan tempo kehidupan yang semakin cepat telah mengharuskan setiap orang untuk hidup dan bertahan dalam satu mesin dunia yang berlari kencang (dromology machine).

Mereka gagal mencipta homo humanis, yakni manusia politik yang di dalam setiap aktivitasnya mampu meningkatkan kualitas manusia dan kemanusiaannya serta mampu mengangkat harkat manusia itu sendiri pada posisi yang lebih tinggi. Saatnya televisi kembali kepada khittah-nya dalam rangka memberikan informasi dan sarana pendidikan serta pencerdasan warga. Di sinilah peran menciptakan homo humanis bisa dijalankan dengan baik. Apa pun peran politik dan peran bisnis yang dimainkan, kalau komitmen mencipta homo humanis selalu terjaga, peran politik dan peran bisnis serta peran edukatif bisa menjadi jembatan emas, dalam merealisasikan tujuan luhur yang akan dicapai. Perkembangan informasi yang semakin cepat menuntut penciptaan homo humanis juga semakin cepat dan akurat. Saatnya televisi Indonesia berjuang untuk itu semuanya. Selamat hari televisi, semoga semakin berkualitas.***

*) Penulis, analis sosial, peneliti Cepdes Jakarta.